Tahun Ini Akan Diadakan Program KTP Masal dan Gratis

KTP atau Kartu Tanda Penduduk merupakan kewajiban bagi setiap warga di Indonesia. Dalam memberikan pelayanan pada pengurusan KTP secara gratis pemkab lumajang mengaku tidak setengah-setengah, untuk itu tahun 2012 ini pemkab akan mengadakan program KTP masal dan gratis melalui program e-KTP. Hal ini disampaikan Wakil Bupati lumajang, Drs As'at Malik MAg saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten lumajang .Dalam penyampaiannya Wabup memberikan jawaban atas pernyataan, saran dan pendapat fraksi-fraksi yang ada di DPRD.

Terkait dengan permasalahan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Wabup berdasarkan ketentuan Permendikbud 51 tahun 2011 bahwa BOS tidak menghalangi bagi orang tua/wali siswa yang mampu untuk memberikan sumbangan sukarela kepada sekolah. "Namun sumbangan tersebut harus ikhlas dan tidak ditetapkan jumlahnya," kata Wabup. Dengan demikian, lanjut Wabup, pihaknya tidak perlu mencabut Instrusi Bupati nomor 2 tahun 2009 dan Perbup nomor 34 tahun 2009, karena masih relevan dan tetap diberlakukan. Hal ini menjawab pernyataan fraksi PDIP dan Fraksi PKB. Berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan, Wabup menerangkan, pada dasarnya Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya berkaitan dengan kualitas perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. "Termasuk upaya pemeliharaan rutin," ujarnya. Masa pemeliharaan sesuai dengan ketentuan kontrak adalah selama 6 bulan, dan untuk pekerjaan yang putus kontrak akan dialokasikan kembali pada tahun 2012 ini. Masih kata Wabup, peningkatan kesejahteraan petani juga menjadi komitmennya, untuk itu pihaknya telah melaunching Aksi Gerakan Pemupukan Organik dan Benih Unggul Bersertifikat (Sigarpun Bulat).

Selain itu, sampai akhir tahun 2011 pemerintah telah mengembangkan kelompok tani penangkar benih, khususnya benih padi yang berjumlah 12 kelompok dan sekaligus sebagai anggota Himpunan Produsen Penangkar Benih (HPPB). "Berkenaan dengan anggaran di bidang pertanian, saya nilai sudah cukup proporsional dan terus diupayakan melalui penganggaran APBD Propinsi dan APBN," tambah Wabup.

Upaya Pemerintah Daerah untuk menata administrasi kependudukan juga terus ditingkatkan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, hal ini dilakukan melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Selain penjelasan permasalahan tersebut diatas, Wabup juga menyampaikan jawaban-jawaban atas permasalahan yang diajukan fraksi-fraksi yang ada di DPRD lumajang dengan arif dan bijak. "Penjelasan secara teknis akan disampaikan pada sidang komisi," pungkas Wabup.